SOLO – BNPB mengadakan pertemuan bersama 5 BPBD Provinsi dan 25 BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka penajaman rencana ketangguhan masyarakat melalui ekspedisi desa tangguh bencana (Destana) 2019 di Solo . Pertemuan dihadiri oleh BPBD Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur serta BPBD Kabupaten/Kota yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa dengan rawan tsunami. Adapun program Desa Tangguh Bencana adalah salah satu upaya pemerintah untuk menguatkan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan daerah dalam menghadapi bencana. Selama tahun 2012-2018, telah terbentuk 584 desa tangguh bencana (APBN BNPB) dengan berbagai ancaman bencana.
Tahun 2019, BNPB menyelenggarakan proses pembentukan Desa Tangguh Bencana yang berbeda dan lebih masih dari tahun sebelumnya. Pembentukan ini diawali dengan penyelenggaraan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2019 di Hotel Novotel Solo, dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan. Dalam arahannya Direktur Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan, “Ekspedisi Destana Tsunami adalah bentuk Show of Force kita untuk melindungi masyarakat di daerah rawan tsunami” pada pembukaan pertemuan (16/5).
Ekspedisi Desa Tangguh Bencana akan diselenggarakan pada bulan Juli – Agustus sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, dimulai dari Banyuwangi, Jawa Timur dan berakhir di Serang, Banten. Ekspedisi ini salah satu bentuk dukungan BNPB kepada daerah dalam menguatkan kapasitas masyarakat dan desa-desa dalam menghadapi bencana tsunami. Dalam pelaksanaan Ekspedisi Destana Tsunami, akan melibatkan unsur pentahelix dari pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun melibatkan banyak pihak, “Ekspedisi Destana Tsunami bukan merupakan ceremony, melainkan aksi nyata dalam melindungi masyarakat di daerah rawan tsunami”, ungkap Lilik Kurniawan (16/5).
BPBD yang hadir dalam pertemuan ini dibagi menjadi empat kelompok focus group discussion (FGD) sesuai jumlah segmen ekspedisi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur. Setiap kelompok terdiri dari BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan BNPB yang membahas tentang jumlah dan unsur personel yang terlibat, menentukan titik lokasi desa, jalur perjalanan ekspedisi dan waktu tempuh, dukungan daerah, dan diskusi teknis lainnya selama ekspedisi berlangsung. Pada hari kedua, setiap provinsi memaparkan hasil diskusi kelompok, menerima masukan dari peserta pertemuan lainnya, hingga mencapai hasil kesepakatan bersama. Acara ditutup Direktur Pemberdayaan Masyarakat dengan menyampaikan pesan bahwa ekspedisi ini salah satu bentuk ikhtiar lembaga penanggulangan bencana dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB
