YOGYAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelengggarakan Rapat Koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)yang berlangsung di Yogyakarta. Rapat tersebut sebagai media koordinasi dan penguatan kapatasitas daerah dalam penanggulangan bencana, khususnya PRB. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam pembukaan rapat koordinasi pada Senin (26/11) di The Rich Jogja Hotel, Yogyakarta.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Willem Rampangilei juga menyampaikan bahwa koordinasi juga menyangkut berbagi informasi mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan daerah untuk pengurangan risiko bencana (PRB).
Willem menyampaikan bahwa membangun ketangguhan bangsa, mewujudkan ketangguhan masyarakat tidaklah mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu ada proses panjang dan keterlibatan serta peran berbagai pihak. Gerakan berbasis budaya lokal dan kekuatan persatuan masyarakat menjadi modalitas utama bangsa Indonesia yang sesungguhnya ada dan kita miliki.
“Kekuatan sosial utama kita adalah berupa kesetiakawanan, kegotong royongan, kedermawanan, dan partisipasi semua pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Di samping itu, juga harus ada kepemimpinan yang kuat, yang mendukung itu semua.”
Kegiatan ini dihadir 150 orang peserta yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Pelaksana BPBD seluruh Indonesia, Pengurus Pusat dan Komisariat Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi se-Indonesia dan Forum PRB Kab/Kota.
Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB memberikan apresiasi tinggi dan penghargaan kepada Bupati Agam, Bupati Bantul, Bupati Klaten, Bupati Lembata dan Walikota Denpasar yang telah menunjukkan komitmen dan kontribusi yang tinggi dalam membangun ketangguhan masyarakat di daerahnya.
Selain pemberian penghargaan juga dilaksanakan sesi Talkshow untuk meningkatkan kapasitas pengurus FPRB Provinsi mengenai ; 1). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Ketangguhan oleh BNPB 2). Kebijakan dan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah oleh Kemendagri, 3). Penganggaran Pengurangan Risiko Bencana oleh Bappenas, 4). Penggunaaan Dana Desa Untuk Desa Tangguh Bencana oleh Kementerian Desa, 5). Memahami Risiko Bencana oleh BNPB.
FPRB terdiri dari perwakilan lembaga usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, donor, organisasi profesi/keahlian, legislatif, yudikatif dan organisasi perangkat daerah serta relawan penanggulangan bencana. Saat ini sudah terbentuk 25 FPRB Provinsi dan menjadi mitra BPBD Provinsi dalam memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.
Kontak :
Firza Ghozalba [0815 72437267]
