JAKARTA - Lebih dari 1.900 desa yang tersebar di 79 kabupaten dan tujuh provinsi terdampak kekeringan. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo pada rapat terbatas memgenai antisipasi dampak kekeringan pada Senin (15/7) di Istana Negara, Jakarta. Desa terdampak paling banyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 851 desa, selanjutnya Jawa Timur 566 desa, Nusa Tenggara Barat 302, Jawa Tengah 147, DI Yogyakarta 78, Jawa Barat 42 dan Bali 25. Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa. Mengantisipasi dampak bencana ini, BNPB dan BPBD melakukan beberapa strategi penanganan yaitu penyiapan suplai air. Langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu distribusi air bersih kepada warga. Untuk mendukung distribusi itu, beberapa upaya diterapkan oleh BPBD seperti menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor. Sementara itu, BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan. "Kami berharap ada upaya konkret melalui kampanye hemar air," ujar Doni. BNPB juga  akan membantu penanganan dampak kekeringan dengan dana siap pakai. Sementara itu, BNPB telah mengajukan strategi penanganan jangka menengah hingga panjang.  Strategi ini harus dilakukan dengan sinergi multi pihak. Strategi yang dipaparkan Kepala BNPB antara lain revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai serta danau, embung dan sumur bor permanen, pembuatsn waduk hingga pengendalian pemanfaatan air tanah. Di sisi lain, potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 8 Juli 2019, total luas kathutla 2019 mencapai 30.477 ha. Luasan terbesar teridentifikasi di Riau dengan 27.683 ha, Kalimantan Barat 2.274 ha, Sumatera Selatan 236 ha, Aceh 142 ha, Kalimantan Timur 53, Kalimantan Tengah 27 ha dan Jambi 4 ha. Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana karhutla. Terkait dengan potensi karhutla lanjutan, BNPB mendorong BPBD dan berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan seperti peningkatan kesejahteraan kepada satuan tugas yang bekerja di lapangan,  pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah. Menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 16 Februari 2018 lalu, Doni menyampaikan bahwa persiapan mengatasi kathutla harus segera dimulai, jangan tunggu kejadian baru bergerak. "Titik api harus dipadamkan sejak dini," ujar Doni pada hari Senin (15/7). Saat ini BNPB menyiagakan upaya langkah penanganan dengan personel satuan tugas darat dan udara. BNPB mengerahkan 14 heli untuk water-bombing, 1 pesawat untuk hujan buatan dan 2 heli TNI AU. Agus Wibowo Plh. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB