SURABAYA – Penanganan penanggulangan bencana di Indonesia yang melakukan koordinasi pada saat bencana, seiring waktu berjalan, paradigmanya berubah menjadi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang dikedepankan. Mendukung hal tersebut BNPB melakukan persiapan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2019 bidang penanggulangan bencana untuk BPBD wilayah Indonesia bagian timur, di Surabaya, Jawa Timur 20-22 November 2017.
Doddy Ruswandi selaku Sekretaris Utama BNPB, mengatakan Penanggulangan Bencana sekarang sudah menjadi prioritas nasional, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Bapenas. Koordinasi dari tahap Perencanaan, bukan lagi pada tahap saat bencana. “Salah satu targetnya adalah mempunyai nomer rekening penanggulangan bencana yang akan dibuat, karena urusan bencana sudah menjadi prioritas bersama” katanya.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Faturahman mengatakan Jawa Timur merupakan lokasi yang memiliki 12 jenis bencana, yang paling sering adalah bencana banjir. “Target Desa/Kelurahan Tangguh Bencana untuk 2019 adalah 2.000 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana” ucapnya.
Selain itu menselaraskan program kinerja utama BNPB dengan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Kami juga ingin mengapresiasi program kerja BNPB, serta penyelarasan peraturan pusat dan daerah” ucap Faturahman.
30 Kementerian/Lembaga, ada 150 juta penduduk Indonesia yang terpapar bencana. RPJMN 2015-2019. Target sampai dengan akhir 2019 adalah turun 30% angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Kepala BNPB mengatakan “Perencanaan kita harus berintegrasi, fokus, tidak muluk-muluk dan terukur, karena kita mempunyai target yang harus dicapai” kata Willem Rampangilei dalam arahannya sekaligus membuka acara.
Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja adalah salah satu indikator tujuan Inspektorat Utama. Khusus untuk akuntabilitas kinerja, minimal kita harus matang dalam Perencanaannya. 6 (enam) tahun mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebagian kecil suatu prestasi. “Dana penanggulangan bencana BNPB, lebih dari 70% diberikan ke daerah. Tidak perlu ragu menggunakan dana penanggulangan bencana sesuai penggunaanya”, ucap Inspektur Utama BNPB Bintang Susmanto.
Sementara itu, Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB mengatakan pahami terlebih dahulu risiko bencana yang terjadi, waktu dan pendanaan. Kesiapsiagaan untuk melakukan respon yang lebih baik. “22 November 2017, BNPB akan mengumpulkan kalaksa BPBD Se-Indonesia untuk menghitung berapa penurunan angka IRBI. Kita akan mengkolaborasikan antara pemerintah dan swasta” ucap Wisnu Wijaya.
Hasil dari Harmensyah Deputi Rehabilitasi dan rekonstrukai. melakukan pelatihan Jitu Pasna untuk seluruh BPBD Se-Indonesia. “Prioritas pembangunan pasca bencana adalah rumah tinggal terlebih dahulu dan recovery menjadi lebih cepat” Kata Harmensyah.
Prioritas dari Pusdatinmas BNPB antara lain adalah Pusdalops, Budaya Sadar Bencana dan radio komunikasi. Sutopo Purwo Nugroho selaku Kapusdatinmas mengatakan, budaya sadar bencana di daerah masih sangat rendah. “Maka dari itu perlu Kita kembangkan dan tingkatkan sosialisasi di daerah. Kesenian tradisional salah satunya yang mampu mengedukasi masyarakat luas, seperti wayang dan sandiwara radio” ungkapnya. Berkat kemajuan teknologi pengetahuan masyarakat bertambah. “Namun belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari sehingga menjadi budaya sadar bencana masyarakat Indonesia” tambahnya.
Capaian dan Evaluasi Kinerja 2015-2017, Rencana Kerja 2018 dan Kebijakan Tahun 2019 yang dibahas, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan sinkronisasi penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelarasan peraturan terkait penanggulangan bencana di daerah. RKP untuk wilayah Indonesia bagian barat sudah dilaksanakan di Batam pada 15-18 November 2017. Hasil yang dicapai di kedua wilayah akan dibawa dalam Musrenbangnas 2019 di Jakarta.