Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi potensi bencana pada tahun 2020. Menganalisis proyeksi bencana dari berbagai sumber kementerian/lembaga serta para pakar, tren bencana yang harus diwaspadai berupa bencana geologi.
Sebut saja bencana gempa bumi yang disusul tsunami serta vulkanologi seperti erupsi gunung berapi.
Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun depan (2020) adalah bencana geologi, misal gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi,” terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Rabu (1/1/2020).
Seperti disampaikan Agus, hal itu serupa dengan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Data BMKG menyebut ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda, dan Mamberamo.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau agar masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi bencana dengan kerawanan tingkat tinggi selalu waspada. Kewaspadaan juga perlu dipupuk dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya.
Sebagai pengingat yang baik kepada masyarakat, Dwikorita meminta segala informasi peringatan dini bencana yang dirilis oleh BMKG dapat dijadikan perhitungan untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan.
Bencana adalah Urusan Bersama
Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan, langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan bencana tetap menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana.
Hal itu sebagaimana yang sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau pada pertengahan bulan Juli 2019.
Bahwa pencegahan adalah hal yang mutlak dan harus dikerjakan.
Lebih lanjut, alumni Akademi Militer angkatan 1985 itu juga mengingatkan kesadaran kolektif antara pemerintah hingga masyarakat saling berjalan beriringan. Pelibatan unsur ahli dan pakar serta fungsi peran kearifan lokal memahami dan mengantisipasi bencana penting dibangun.
“Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama,” tutup Doni.
