Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam rangka membangun kesatuan tindak pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Bogor mengevaluasi protap penanganan bencana yang sebelumnya tersebar di beberapa unit kerja, antara lain dalam kelembagaan Bagian Sosial Sekretariat Daerah serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Upaya evaluasi ini berkaitan pula dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Proses kajian tersebut kemudian memunculkan naskah akademis dan bergulir menjadi Raperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Raperda ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Januari 2010 bersama 3 (tiga) Raperda lainnya, yaitu tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI), tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Setelah melalui pembahasan maraton selama hampir kurang lebih 3 bulan, raperda ini disetujui DPRD untuk menjadi Perda pada Sidang Paripurna tanggal 9 Maret 2010.

Pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor ini tentunya tidak dengan serta merta menjadikan SKPD itu terbentuk lengkap dengan sarana prasarana, sumberdaya manusia dan anggaran. Perlu proses yang panjang hingga akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai beroperasi pada 11 Januari 2011. Badan ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan dan secara teknis dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana, Drs. Yous Sudrajat.

Sejak saat itu, SKPD termuda di Kabupaten Bogor ini terus berbenah diri demi menguatkan kapasitas kelembagaannya serta membangun sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku. Tantangannya adalah menyatukan sikap, pandangan dan cara kerja di antara aparatur pemerintah yang berasal dari berbagai SKPD, serta membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif, terukur dan tepat sasaran, termasuk dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok relawan.

Berbagai tantangan tersebut dihadapi dengan dengan gigih oleh seluruh sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga dalam waktu yang cukup singkat telah berhasil melaksanakan penataan unit-unit penanggulangan bencana, seperti Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memiliki jejaring kuat dengan tim SAR, PMI, Satgana dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergiat dalam upaya penanggulangan bencana. Khusus dalam kaitannya dengan penguatan jejaring dengan PMI, pengembangan kerjasama ini menjadi salah satu kekuatan yang andal, karena Ketua PMI dijabat oleh Kepala  Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang juga Sekretaris Daerah, sehingga memungkinkan optimalisasi fungsi koordinasi, pelaksana dan komando yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2017 © Badan Penanggulangan Bencana Daerah